SOP Penyusunan Informasi Publik

I. Dasar Hukum

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
• Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
• Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
• Peraturan Desa tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

II. Tujuan

• Menjamin informasi desa disusun secara akurat, mudah diakses, dan akuntabel.
• Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
• Mencegah disinformasi dan pelanggaran privasi.

III. Ruang Lingkup

IV. Tahap Penyusunan Informasi

1. Identifikasi Kebutuhan Informasi
   PPID Desa bersama perangkat desa menentukan:
   • Jenis informasi yang wajib dipublikasikan (APBDesa, perdes, laporan kegiatan).
   • Prioritas informasi (berdasar permintaan masyarakat/regulasi).
2. Pengumpulan Data
   • Sumber Data: Dokumen resmi desa (APBDesa, berita acara musdes), Laporan bidang (e.g., pelayanan, pembangunan), Data eksternal (dari kecamatan/kabupaten jika relevan).
   • Verifikasi: Kades dan sekretaris desa memvalidasi keakuratan data.
3. Klasifikasi Informasi
   • Terbuka untuk Publik: Seperti Laporan keuangan, proyek fisik, profil desa.
   • Dikecualikan: Seperti Data pribadi warga, dokumen perencanaan pembangunan desa belum final (Ref: Pasal 17 UU KIP).
4. Penyusunan Format
   Gunakan template standar:
   • Informasi Berkala: Format PDF (lengkap dengan tanda tangan Kades).
   • Informasi Serta Merta: Notifikasi singkat (via WhatsApp/papan pengumuman).
   Pastikan: Bahasa sederhana dan jelas, serta Data sensitif (NIK, rekening) di-redaksi/dihilangkan.
5. Uji Konsekuensi (Lihat SOP Uji Konsekuensi)
   Tim PPID Desa menilai dampak hukum/sosial sebelum publikasi.

V. Tahap Publikasi

1. Saluran Publikasi
   • Fisik: Papan pengumuman desa, balai desa.
   • Digital: Website/sosmed desa, grup WhatsApp warga.
   • Layanan PPID: Kantor desa (dokumen cetak).
2. Jadwal Publikasi
   • APBDesa: Setiap triwulan.
   • Laporan Kegiatan: Mingguan/bulanan.
   • Informasi Serta Merta: Maksimal 1×24 jam setelah kejadian.
3. Dokumentasi
   Arsipkan dokumen asli beserta bukti publikasi (foto/screenshot).

VI. Monitoring dan Evaluasi