SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

I. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
• Peraturan Desa tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di lingkungan Pemerintahan Desa Banaran, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

II. Tujuan

Menjadi acuan dan pedoman baku bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Banaran dalam mengelola, menangani, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik di tingkat desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pelayanan berjalan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

III. Ruang Lingkup

SOP ini mengikat pada seluruh tahapan fasilitasi sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon informasi dengan pihak PPID Desa Banaran, khususnya ketika tidak tercapainya kesepakatan terkait pemenuhan permohonan informasi.

IV. Pengertian Umum

V. Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi

1. Pengajuan Keberatan
   • Pihak Terkait: Pemohon Informasi
   • Pemohon wajib melayangkan surat keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID (Kepala Desa Banaran). Pengajuan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemohon menerima tanggapan, atau sejak batas waktu pemenuhan informasi dari PPID terlampaui.
   • Keberatan diajukan dengan cara mengisi formulir keberatan resmi yang telah disiapkan oleh PPID Desa.
   • Kepala Desa selaku Atasan PPID berkewajiban meregistrasi dan menerbitkan tanda terima resmi atas pengajuan keberatan tersebut.
2. Tanggapan Atasan PPID
   • Pihak Terkait: Kepala Desa (Atasan PPID)
   • Batas Waktu: Maksimal 30 hari kerja terhitung sejak formulir keberatan diterima.
   • Kepala Desa menelaah berkas dan dokumen keberatan yang diajukan pemohon.
   • Atasan PPID melakukan konfirmasi dan klarifikasi mendalam dengan tim PPID Desa.
   • Setelah pertimbangan matang, Atasan PPID merumuskan tanggapan tertulis secara resmi untuk diserahkan kembali kepada pemohon.
3. Fasilitasi Mediasi Internal
   • Pihak Terkait: Kepala Desa dan PPID Desa
   • Apabila pemohon masih merasa keberatan atau tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID, maka pihak desa akan memfasilitasi mediasi internal.
   • Proses mediasi dikedepankan dengan prinsip musyawarah mufakat, bertempat di Balai Desa atau lokasi netral yang disepakati bersama.
   • Seluruh hasil mediasi harus dituangkan ke dalam Berita Acara Mediasi yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh pihak yang hadir.
4. Pencatatan dan Dokumentasi
   • Seluruh dinamika proses (berkas keberatan, surat tanggapan, hingga berita acara mediasi) wajib didokumentasikan dengan baik secara tertulis oleh jajaran PPID Desa.
   • Dokumen-dokumen krusial tersebut diarsipkan pada pusat data PPID dan wajib direkapitulasi ke dalam laporan kinerja tahunan PPID Desa Banaran.
5. Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi
   • Jika tahapan mediasi internal menemui jalan buntu (deadlock) atau tidak ada kesepakatan:
   • Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi). Batas waktu pengajuan adalah 14 hari kerja pasca pemohon menerima tanggapan akhir dari Atasan PPID.
   • Pihak PPID Desa Banaran diwajibkan bersikap kooperatif dengan menyediakan dokumen atau keterangan yang dibutuhkan selama proses ajudikasi di Komisi Informasi.

VI. Distribusi Wewenang dan Tanggung Jawab

VII. Matriks Jangka Waktu Proses

VIII. Penutup